Author: admin

Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur kepolisian.

Fernando menegaskan, Perpol tersebut konstitusional, sah secara hukum, dan sama sekali tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

“Perlu diluruskan agar tidak terjadi pembelokan opini publik. Perpol 10 Tahun 2025 justru disusun untuk menyesuaikan dengan putusan MK, bukan melawannya. Tuduhan bahwa Kapolri membangkang konstitusi adalah narasi keliru dan menyesatkan,” tegas Fernando, Sabtu (13/12).

Menurut Fernando, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak melarang anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga negara. MK hanya membatalkan satu frasa, yakni “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Yang dibatalkan MK itu sangat spesifik dan terbatas. Sementara frasa utama, yaitu ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’, sama sekali tidak dibatalkan. Ini poin krusial yang sengaja diabaikan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Fernando.

Dengan demikian, lanjutnya, masih terbuka ruang konstitusional bagi anggota Polri untuk mengemban tugas di luar struktur Polri sepanjang jabatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi dan tugas kepolisian.

Fernando menekankan, acuan utama tugas Polri secara konstitusional terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Jika penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga negara dilakukan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan kejahatan, pengamanan negara, atau perlindungan masyarakat, maka itu jelas memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian,” jelasnya.

Ia menilai Perpol 10 Tahun 2025 justru memberikan kepastian hukum dan batasan yang lebih tegas, agar penugasan anggota Polri di luar struktur tidak bersifat liar, tidak tumpang tindih, serta tetap berada dalam koridor konstitusi dan undang-undang.

“Perpol ini bukan alat ekspansi kekuasaan, tetapi instrumen pengendalian. Ada mekanisme, ada kriteria, dan ada tanggung jawab hukum. Ini justru memperkuat prinsip akuntabilitas,” katanya.

Fernando juga mengingatkan agar kritik terhadap Polri tetap ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi, bukan digiring ke arah tuduhan ekstrem seperti pembangkangan terhadap MK atau pelemahan demokrasi.

“Perbedaan tafsir hukum itu wajar, tapi menuduh kebijakan administratif sebagai pelanggaran konstitusi tanpa membaca putusan MK secara utuh adalah bentuk penyederhanaan berbahaya,” pungkasnya.

Ramkamhaeng, Thailand – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya di kancah internasional.
Atlet menembak Batalyon C Pelopor sukses mengharumkan nama Indonesia pada ajang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand, khususnya pada dalam cabang olahraga menembak kategori 25 Meter Rapid Fire Pistol Putra.

Dalam kompetisi bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut, atlet Brimob berhasil meraih:

• Medali Perak kategori Beregu Putra
• Medali Perunggu kategori Perorangan
  Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin tinggi, serta latihan berkelanjutan yang selama ini dijalani para atlet. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa nama harum Indonesia, khususnya Satuan Brimob Polda Metro Jaya, di tingkat internasional.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Brimob untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan semangat juang dalam setiap bidang tugas, baik di arena olahraga maupun dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Polres Tangerang Selatan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin 2025”, pada Jumat (19/12) sore bertempat di Lapangan Apel Polres Tangerang Selatan.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor D.H. Inkiriwang, S.H., S.I.K., M.Si. selaku Inspektur Apel dan diikuti oleh personel gabungan yang terdiri dari Polres Tangsel, Polisi Militer, TNI, Jasa Raharja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Pokdarkamtibmas, Saka Bhayangkara, serta unsur potensi masyarakat.

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Wali Kota Tangerang Selatan H. Pilar Saga Ichsan, M.T., Wakapolres Tangsel Kompol Muchammad Tri Yandi Permana, S.I.K., M.A., Panji Artha (Jasa Raharja Perwakilan Tangerang), Budi Jatmiko (Dishub Tangsel), Omay K. (Damkar Kota Tangsel), para Pejabat Utama Polres Tangsel, Kapolsek jajaran, serta Danramil di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tangsel membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang menyampaikan bahwa momentum Nataru dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah, berkumpul, dan berlibur bersama keluarga, sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat pada Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang.

“Pastikan masyarakat dapat mengetahui setiap informasi terkait layanan kepolisian, pesan-pesan kamtibmas, ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama, informasi cuaca, hingga penerapan rekayasa arus lalu lintas, sehingga seluruhnya dapat terlayani dengan baik. Keberhasilan pelayanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut menjadi kunci utama keberhasilan operasi,” tegas AKBP Victor.

Kapolres juga menambahkan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan darurat kepolisian 110 agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas. Selain itu, guna mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Nataru, Polres Tangsel menyediakan layanan penitipan kendaraan di Mapolres dan Polsek jajaran bagi masyarakat yang hendak bepergian atau keluar kota.

Usai pelaksanaan apel, Kapolres Tangerang Selatan bersama Wakil Wali Kota dan para pejabat terkait melakukan pengecekan kendaraan operasional roda dua dan roda empat yang akan digunakan selama Operasi Lilin 2025. Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyerahkan dua unit mobil dinas Pamapta kepada Polsek Ciputat Timur dan Polsek Kelapa Dua guna meningkatkan kegiatan patroli serta pelayanan kepada masyarakat

Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjukkan kepedulian dan empati kepada anggota Polri yang terdampak bencana alam di wilayah Polda Sumatera Barat dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan, Kamis (18/12/2025).

Pemberian bantuan dilaksanakan secara simbolis di Polsek Koto Tengah, Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kota Padang, sekitar pukul 13.00 WIB, sebagai bentuk perhatian langsung pimpinan Polri terhadap kondisi personel yang terdampak musibah.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana alam di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari 61 personel Polda Sumbar, 106 personel Polresta Padang, dan 3 personel Polsek Koto Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan kepada personel terdampak. Setiap paket berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan harian, antara lain beras, mie instan, gula, minyak goreng, sarden, susu, biskuit, sosis, pakaian dalam, sarung, handuk, selimut, perlengkapan mandi, serta obat-obatan ringan.

Kapolri menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dan institusi Polri bagi anggotanya yang tengah mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban personel dan keluarganya, sekaligus menjadi penguat moril di tengah situasi sulit.

“Polri tidak akan pernah meninggalkan anggotanya. Di saat rekan-rekan mengalami musibah, institusi hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan anggota tetap mendapat perhatian,” ujar Kapolri.

Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memberikan motivasi dan apresiasi kepada anggota Polri di wilayah Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam, saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Koto Tengah, Kota Padang, Kamis (18/12/2025).

Kapolri menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa para personel, sekaligus menyampaikan penghargaan atas dedikasi anggota Polri yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

“Saya mendapat laporan bahwa banyak rumah rekan-rekan yang terdampak. Namun, di tengah musibah tersebut, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk loyalitas dan pengabdian yang luar biasa,” ujar Kapolri.

Sebanyak 170 personel Polri tercatat terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar. Untuk itu, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari sebagai bentuk dukungan nyata dari pimpinan Polri.

Kapolri juga memberikan semangat kepada seluruh personel agar tetap kuat dan optimistis, serta menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan soliditas di tengah ujian.

“Tetap semangat, terus berikan pengabdian terbaik. Tunjukkan bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat dan bekerja dengan tulus,” tegas Kapolri.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa di tengah situasi bencana, Polri tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga memastikan anggotanya mendapatkan perhatian, dukungan, dan penguatan moril dari pimpinan.

Jakarta — Kamis, 18 Desember 2025

Dalam rangkaian kunjungan diplomatik Delegasi Kedutaan Besar Prancis ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten, Polri menyerahkan Buku Menu MBG “Rasa Bhayangkara Nusantara” kepada delegasi sebagai bagian dari kegiatan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan buku ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Prancis tampak antusias menelaah isi buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”. Sejumlah delegasi terlihat membuka dan membaca langsung halaman demi halaman buku, mencermati ragam menu, narasi pengabdian, serta pendekatan berbasis pangan lokal yang diterapkan Polri dalam Program MBG. Antusiasme tersebut mencerminkan ketertarikan Delegasi Prancis terhadap model dapur MBG Polri yang memadukan gizi, keamanan pangan, budaya, dan tata kelola program berskala nasional.

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” merupakan karya tulis kolaborasi antara Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan pengalaman lapangan Polri dengan kerangka analisis kebijakan strategis, sehingga buku tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga relevan sebagai referensi konseptual pengembangan Program MBG yang berkelanjutan.

Buku ini memotret pengabdian Polri melalui 508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang telah aktif dan dikelola oleh Polri, tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi jutaan anak Indonesia setiap hari. Menu-menu yang disajikan mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang bersumber dari bahan pangan lokal dan kearifan daerah.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa buku ini merupakan wujud integrasi antara pemenuhan gizi, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat.

“Resep-resep yang disajikan dalam buku ini merupakan menu andalan dari 508 SPPG Polri yang telah aktif dan dikelola Polri, tersebar di seluruh Indonesia. Polri bersama masyarakat mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menghadirkan cita rasa lokal dan identitas daerah, sehingga dapat dinikmati oleh para penerima manfaat melalui keberagaman khazanah kuliner Nusantara,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” menyajikan 80 menu pilihan, di antaranya Ikan Keumamah khas Aceh, Nasi Bekepor Kutai, Kuah Kuning Papua, Ayam Sambal Matah dan Sayur Gondo Bali, serta Nasi Ayam Lodho Trenggalek. Hidangan-hidangan tersebut merupakan sebagian kecil dari ratusan bahkan ribuan inovasi kuliner yang setiap hari diolah dan disajikan oleh dapur-dapur MBG Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Penerbitan buku ini didukung oleh akademisi dan praktisi lintas disiplin, di antaranya Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., yang memperkaya aspek gizi masyarakat berbasis ilmiah, serta Prof. Fatma Lestari, S.Si., M.Si., Ph.D., yang memberikan fondasi kuat pada aspek keamanan pangan dan manajemen risiko. Kehadiran para akademisi tersebut memastikan substansi buku mencakup dimensi gizi, keamanan pangan, manajemen risiko, hingga komunikasi kebijakan publik.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.

Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga “Rasa Bhayangkara Nusantara” tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.

Delegasi Prancis mengapresiasi pendekatan MBG Polri yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan pemberdayaan pangan lokal. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan praktik baik internasional dalam penyelenggaraan program makanan sekolah yang berkelanjutan.

Melalui penerbitan dan penyerahan buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”, Polri menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pengabdian Bhayangkara dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Depok – Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan serta kelancaran aliran air, unsur Tiga Pilar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok melaksanakan kegiatan kerja bakti gabungan di Kali Lingkar Setu Kedaung, RT 05 RW 05, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada Kamis, 18 Desember 2025.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kali Lingkar Setu Outlet Kali Kedaung RT 05/05. Kerja bakti ini melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah kelurahan, DLHK, serta unsur masyarakat setempat.

Hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari, S.H., Wadanramil Sawangan Kapten Sumarno, Lurah Kedaung Dion Wijaya, S.N., Wakapolsek Bojongsari AKP Slamet, Pamin Binmas Iptu Zakaria, 15 personel Polsek Bojongsari, 5 personel Koramil Sawangan, 5 anggota Linmas, 14 petugas DLHK Kota Depok, serta 4 orang pengurus lingkungan RT 05 RW 05 Kedaung Sawangan.

Kegiatan diawali dengan apel bersama dan arahan dari Kapolsek Bojongsari, Wadanramil Sawangan, serta Lurah Kedaung. Selanjutnya, seluruh peserta melaksanakan kerja bakti berupa pembersihan sampah dan pemangkasan pohon bambu yang menghambat aliran air di Kali Lingkar Setu Kedaung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aliran kali dapat kembali lancar sehingga dapat mencegah potensi banjir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sinergitas Tiga Pilar bersama DLHK dan masyarakat diharapkan terus terjalin demi terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman di wilayah Kedaung, Sawangan.

Jakarta — Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat mengamankan lokasi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman serta mencegah potensi gangguan kamtibmas di sekitar area pasar.

Sebagai bentuk respons cepat, Tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan pengecekan dan pengamanan area pasca kejadian. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIB tersebut diduga dipicu oleh korsleting arus listrik dan mengakibatkan sejumlah lapak dagangan terdampak dan satu unit kendaraan roda dua hangus terbakar.

Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban jiwa, sementara kerugian materiil masih dalam proses pendataan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, api telah berhasil dipadamkan dan situasi berada dalam kondisi aman terkendali.

Personel Brimob selanjutnya melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) guna mengantisipasi kerumunan masyarakat serta memastikan aktivitas di kawasan pasar berjalan aman dan tertib.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran Brimob merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
“Kami memastikan lokasi pasca kebakaran berada dalam kondisi aman dan kondusif. Brimob Polda Metro Jaya akan terus hadir dan siaga untuk membantu masyarakat serta mencegah potensi gangguan lanjutan,” ujarnya.

Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, khususnya yang berkaitan dengan instalasi listrik, guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari.

Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Karyoto (Kabaharkam) mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.

Karyoto menegaskan bahwa sejak awal kejadian, semua unsur telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, maupun TNI, Polri.
Namun demikian, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan massif.

“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.

Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan integrasi cepat antara berbagai unsur di lapangan. Model serupa juga pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.

“Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akseks tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.

Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melainkan untuk menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas situasi sosi.

“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.

Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif, dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait dengan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam rakor lintas sektoral tersebut, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh stakeholder. Menurutnya, hal tersebut adalah kunci untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal terhadap masyarakat saat merayakan Nataru.

“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini adalah keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kita minta kita terus bekerja sama bersatu padu dari pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit saat memberikan sambutan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, personel kepolisian akan dikerahkan di titik-titik yang memiliki kerawanan saat terjadinya potensi pergerakan masyarakat ketika Nataru. Anggota Polri bakal dipastikan siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik untuk warga.

Khususnya, kata Sigit di wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diperlukan kesiapan khusus untuk penanganan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut.

“Harus dalam kondisi betul-betul siap dan bila perlu memang ada cadangan yang harus disiapkan karena memang kebutuhannya juga pasti akan meningkat dibandingkan dengan hari biasa dan khusus bagi wilayah-wilayah yang akan atau memiliki potensi terdampak bencana, tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit.

Untuk memastikan pengamanan dan pelayanan, Sigit menuturkan, Polri melaksanakan Operasi Lilin 2025 yang bersinergi dengan TNI, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan terpusat itu digelar selama 14 hari, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

“Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait mulai dari Pol PP, Perhubungan, Linmas, Dinkes, Pramuka, Senkom, Pertamina, Ormas, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL dan Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Damkar dan tentunya seluruh kementerian terkait lainnya,” ujar Sigit.

Dalam operasi lilin ini, Polri membuat posko pengamanan, pelayanan dan terpadu. Pada tahun ini terdapat 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan.

“Pospam yang biasanya kita bangun kita siapkan di lokasi-lokasi ibadah, tempat wisata untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mulai dari patroli, kemudian kunjungan ke lokasi wisata, dan sebagainya,” ucap Sigit.

Lalu, terdapat 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pengendara. Lokasinya ada di wilayah-wilayah arteri khususnya bagi para pengguna jalan yang melaksanakan mudik atau balik.

“Termasuk juga ada layanan kesehatan, kemudian kegiatan tekayasa yang dibutuhkan apabila memang terjadi peristiwa-peristiwa yang membutuhkan rekayasa, kemudian yang paling penting adalah ada 333 pos terpadu yang tadi sepintas disampaikan oleh Bapak Menko PMK, ini adalah tempat pusat komando dan kendali operasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tutur Sigit.

Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. Apalagi saat musim libur panjang akhir tahun di lokasi wisata favorit masyarakat.

“Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG dan kemudian menginformasikan dan bila perlu memberikan larangan kalau memang di tempat-tempat tersebut terjadi kerawanan, kerja sama dengan pemerintah daerah, kerja sama dengan stakeholder terkait,” kata Sigit.

Rapat linta sektoral ini juga membahas soal kesiapan penerapan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Nataru. Polri sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin.