Jakarta – Polwan Polda Metro Jaya menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka memperingati Hari Kartini di lapangan depan Gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026). Usai berolahraga, para polwan melanjutkan kegiatan dengan kurve atau kerja bakti di sekitar lingkungan Polda Metro Jaya.
Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB itu diikuti personel Polwan Polda Metro Jaya. Momentum ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini sekaligus upaya menjaga kebugaran, kekompakan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kerja.
Dir PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar seremoni peringatan Hari Kartini, tetapi juga menjadi bentuk penguatan soliditas dan semangat pengabdian personel Polwan.
“kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk peringatan Hari Kartini, tetapi juga menjadi upaya memperkuat soliditas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja,” ujar Kombes Rita.
Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menuturkan semangat Kartini harus terus hidup dalam pelaksanaan tugas Polwan, baik dalam memberikan pelayanan maupun saat menjalankan peran pengayoman di tengah masyarakat. Menurutnya, Polwan dituntut tetap profesional, humanis, dan responsif dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Semangat Kartini menjadi inspirasi bagi Polwan untuk terus berperan aktif, profesional, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kombes Rita.
Selain untuk menjaga kebugaran, kegiatan kurve di sekitar Mapolda Metro Jaya juga dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman. Hal itu dinilai penting untuk menunjang kinerja personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Polwan Polda Metro Jaya ingin menunjukkan bahwa semangat Kartini tidak hanya diwujudkan lewat peringatan simbolik, tetapi juga melalui aksi nyata, kedisiplinan, kekompakan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Jum’at Peduli dalam rangka memperingati Hari Kartini di Lapangan Depan Gedung Ditreskrimsus, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus penguatan bagi para pengemudi ojek online (ojol) perempuan yang setiap hari berjuang di jalan demi keluarga. Dalam kesempatan tersebut, turut dibagikan sebanyak 350 paket sembako sebagai bentuk dukungan nyata kepada mereka.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari semangat Kartini yang dihadirkan oleh para polisi wanita (Polwan) untuk mendukung perempuan tangguh di lapangan.
“Pada hari ini kami melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Kartini, di mana Polwan Kartini Polda Metro Jaya memberikan semangat dan penguatan kepada para ojol perempuan hebat. Mereka adalah penyemangat yang terus berjuang untuk keluarganya,” ujar Kombes Rita.
Kombes Rita menambahkan, selain memberikan motivasi, pihaknya juga memberikan edukasi terkait keselamatan dan perlindungan perempuan, baik di jalan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami memberikan penguatan agar mereka terhindar dari kecelakaan dan kekerasan. Apabila menemukan situasi kekerasan atau ketidaktertiban, kami bekali untuk segera menghubungi layanan 110 maupun platform Direktorat Reserse PPA dan PPO. Kami siap memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan hebat di jalan,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan program Kapolda Metro Jaya dalam mendorong peran aktif perempuan, termasuk Polwan, untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, perwakilan ojol perempuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Polda Metro Jaya.
“Terima kasih Bapak Kapolda atas Jumat berkahnya untuk kami para wanita hebat. Terima kasih untuk Kartini Polda Metro Jaya yang selalu mendukung kami para ojol perempuan. Semoga kebaikan ini membawa berkah untuk semua,” ucapnya.
Kegiatan Jum’at Peduli ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan serta dukungan bagi perempuan yang bekerja di sektor informal seperti ojek online.
Jakarta – Polda Metro Jaya menurunkan polisi wanita (Polwan) dalam pelayanan aksi penyampaian pendapat yang digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di depan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026). Kehadiran Polwan menjadi bagian dari upaya pelayanan humanis agar penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Sekitar 200 peserta aksi hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung kelancaran jalannya aksi, sebanyak 252 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi guna memberikan pelayanan aksi penyampaian pendapat.
Selain melakukan pelayanan kepada peserta aksi, petugas juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas secara situasional menyesuaikan dinamika di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi, sehingga kegiatan masyarakat dan pengguna jalan tetap berjalan lancar.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan keterlibatan Polwan dalam kegiatan ini merupakan wujud pelayanan humanis Polri dalam mengawal setiap penyampaian pendapat di muka umum. “Kami hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan secara humanis agar kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Kombes Budi Hermanto.
Menurutnya Kombes Budi Hermanto kehadiran Polwan juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih sejuk dan komunikatif selama kegiatan berlangsung. Polda Metro Jaya, kata dia, tetap mengedepankan pendekatan persuasif sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat terlindungi dengan baik.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan yang berlaku, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan 110,” tambahnya.
Jakarta – Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan jemaah serta menindak berbagai praktik penyelenggaraan ibadah haji ilegal. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
“Polri berkomitmen mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi agar berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Republik Indonesia,” ujar Irjen Nunung dalam keterangannya, Jumat (17/4).
Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini berada dalam dinamika strategis global, termasuk kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada biaya transportasi, akomodasi, dan logistik. Selain itu, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 juga menuntut peningkatan pengawasan dan sinergi antar lembaga, khususnya terkait praktik haji non-kuota dan non-prosedural.
Menurut Irjen Nunung, penyelenggaraan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga perlindungan warga negara, citra bangsa, serta kepercayaan internasional.
“Satgas ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan perlindungan jemaah sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan haji yang terjadi,” tegasnya.
Indonesia sendiri memperoleh kuota sekitar 221.000 jemaah pada tahun 2026, yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Tingginya animo masyarakat ini diakui turut menghadirkan tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan dan potensi penyimpangan.
Dalam pemantauan yang dilakukan, Polri menemukan berbagai modus operandi yang marak terjadi. Modus tersebut antara lain penyalahgunaan visa non-haji seperti visa ziarah dan visa kerja, di mana calon jemaah diberangkatkan satu tahun sebelumnya untuk mendapatkan izin tinggal (ighomah) yang kemudian digunakan untuk berhaji. Selain itu, terdapat penawaran haji tanpa antre (0 tahun) dengan biaya tinggi yang tidak sesuai ketentuan resmi, menggunakan visa furoda, mujamalah, dan/atau visa amil yang sebenarnya tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Arab Saudi.
Polri juga menemukan praktik penggunaan visa dari negara lain seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan negara lainnya untuk memberangkatkan Warga Negara Indonesia secara ilegal melalui negara tersebut menuju Arab Saudi.
Tak hanya itu, ditemukan pula kasus jemaah gagal berangkat dari sejumlah embarkasi internasional seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar, serta penelantaran jemaah di luar negeri tanpa kejelasan akomodasi, transportasi, maupun kepastian pelaksanaan ibadah. Modus lain yang turut teridentifikasi adalah skema ponzi atau penipuan keuangan dengan menggunakan dana jemaah baru untuk memberangkatkan jemaah lama, serta penggelapan dana jemaah dengan dalih force majeure untuk menghindari kewajiban pengembalian dana.
“Modus ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan pemberangkatan non-prosedural yang merugikan masyarakat,” ungkap Nunung.
Selain itu, maraknya biro perjalanan haji dan umrah ilegal juga menjadi perhatian serius. Biro ilegal tersebut umumnya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi, menggunakan identitas, logo, atau afiliasi palsu, menawarkan paket yang tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, serta tidak memiliki standar pelayanan dan perlindungan jemaah.
Sebagai langkah penanganan, Satgas Haji Polri mengedepankan tiga strategi utama, yakni upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum.
Dalam upaya preemtif, Polri melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi ibadah haji serta meningkatkan literasi publik terhadap modus penipuan. Sementara itu, langkah preventif dilakukan melalui pengawasan bersama dan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait, imigrasi, serta maskapai.
Di sisi lain, penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan dokumen, termasuk penertiban biro perjalanan ilegal.
“Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, tercatat sebanyak 77 aduan terkait haji dan umrah, dengan 21 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penanganan.
Menutup keterangannya, Nunung mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan pendaftaran ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas biro perjalanan, tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, serta selalu memastikan penggunaan visa haji resmi,” tutupnya.
Polri menegaskan akan terus hadir dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
Jayapura – Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak Papua melalui kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Pelangi, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (15/4).
Kegiatan tersebut menyasar langsung anak-anak panti sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendekatan humanis Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan sosial.
Kepala Panti Asuhan Pelangi, Yudith M. Renda, mengapresiasi kehadiran Satgas Damai Cartenz yang dinilai membawa dampak positif bagi anak-anak di panti tersebut.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan serta perhatian yang diberikan. Ini sangat berarti bagi anak-anak kami dan menjadi motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, personel Satgas tidak hanya menyalurkan bantuan berupa sembako dan makanan ringan, tetapi juga menggelar permainan interaktif (ice breaking) guna menciptakan suasana hangat, penuh keceriaan, serta mempererat kedekatan dengan anak-anak.
Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun hubungan emosional dengan masyarakat Papua, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus.
“Bakti sosial ini menjadi bentuk nyata kepedulian kami terhadap anak-anak Papua. Kami ingin memastikan bahwa mereka merasakan kehadiran negara melalui sentuhan kemanusiaan, bukan semata aspek keamanan,” ujar Ka Ops Damai Cartenz.
Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis akan terus dikedepankan dalam setiap pelaksanaan tugas di wilayah Papua guna menciptakan rasa aman sekaligus kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Waka Ops Damai Cartenz Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan sosial serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” katanya.
Kegiatan diakhiri dengan foto bersama antara personel Satgas dan anak-anak panti, yang mencerminkan suasana kebersamaan dan kedekatan emosional.
Melalui kegiatan ini, Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan peran tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap masa depan anak-anak Papua.
Bali – Polda Bali menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal perhelatan olahraga bergengsi berskala internasional, Kemala Run 2026. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan puluhan ribu peserta lari, sebanyak 1.595 personel gabungan disiagakan guna mengamankan jalannya acara yang akan dipusatkan di Bali United Training Centre Pantai Purnama Jl. Ida Bagus Mantra Gianyar, Bali.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Ariasandy dalam keterangan resminya pada Kamis (16/4/2026), menyampaikan bahwa persiapan pengamanan telah dimatangkan melalui koordinasi lintas sektoral. “Polda Bali berkomitmen penuh untuk menyukseskan Kemala Run 2026. Fokus utama kami adalah memastikan aspek keamanan (security) dan kelancaran arus lalu lintas (safety and mobility) bagi seluruh elemen yang terlibat,” ujar Ariasandy.
Rincian Kekuatan Personel yang diterjunkan Polda Bali dari total 1.595 personel yang diterjunkan, kekuatan pengamanan terdiri dari: 1.397 Personel: Anggota Polda Bali dan jajaran Polres terkait. 198 Personel bantuan Instansi Terkait, diantaranya: TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, serta partisipasi aktif dari Pecalang Adat Bali dan unsur pam swakarsa lainnya. Strategi Pengamanan sangat ketat dan berlapis pada Event yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 April 2026 ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 11.000 pelari, dari seluruh Indonesia maupun mancanegara. Mengingat tingginya jumlah peserta, Polda Bali akan menerapkan pola pengamanan ketat di titik-titik strategis: Zona Sterilisasi: Pengamanan intensif pada area Start dan Finish. Rute Lari: Penempatan personel di sepanjang jalur rute 5K, 10K, hingga 21K (Half Marathon). Manajemen Lalu Lintas: Pengaturan arus kendaraan secara real-time untuk mencegah penumpukan kendaraan serta memastikan lintasan lari bebas dari hambatan kendaraan bermotor.
Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan apabila pada hari pelaksanaan nanti terjadi pengalihan arus lalu lintas atau gangguan Kamseltibcarlantas di sekitar lokasi acara. “Kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Bali. Kesuksesan Kemala Run 2026 bukan sekadar keberhasilan acara olahraga, namun merupakan representasi wajah Bali di mata dunia. Keamanan yang terjamin akan memberikan efek sangat positif yang signifikan bagi citra pariwisata Bali ke depan.
Polda Bali mengimbau bagi masyarakat yang akan beraktivitas di wilayah Gianyar pada Minggu pagi untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan memantau informasi pengalihan arus yang akan disosialisasikan lebih lanjut melalui kanal media sosial resmi Humas Polda Bali,” tutup Kabid Humas.
Jakarta – Polri menegaskan komitmen pelaksanaan rekrutmen Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta memastikan seleksi hanya melalui satu jalur reguler. Penegasan ini disampaikan dalam Press Release Penerimaan Taruna/i Akpol TA 2026 di Mabes Polri, Senin (6/4).
Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten berlandaskan prinsip BETAH yang telah diatur dalam regulasi dan keputusan penyelenggaraan rekrutmen Polri.
“Seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol 2026 menggunakan prinsip BETAH. Artinya proses dilakukan objektif, jujur, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, transparansi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri. “Setiap tahapan seleksi terbuka dan diawasi internal maupun eksternal. Kami ingin memastikan seluruh proses dapat dilihat, diawasi, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa rekrutmen Taruna Akpol tahun ini hanya menggunakan satu jalur tanpa adanya kuota khusus maupun jalur tambahan. “Penerimaan Taruna-Taruni Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler. Tidak ada jalur khusus atau titipan. Siapa yang memiliki nilai terbaik sesuai hasil seleksi, itulah yang akan lulus,” tegasnya.
Hingga saat ini, data sementara menunjukkan animo masyarakat yang tinggi terhadap rekrutmen Taruna Akpol. Tercatat 7.988 orang mendaftar, dengan 5.432 peserta telah terverifikasi dan 2.556 masih dalam proses verifikasi.
Menurutnya, rekrutmen ini merupakan investasi strategis Polri dalam menyiapkan pimpinan masa depan. “Taruna Akpol dipersiapkan menjadi calon pemimpin Polri ke depan yang adaptif, komunikatif, inovatif, serta mampu menjawab tantangan tugas di masa mendatang,” jelasnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menambahkan bahwa penguatan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses seleksi. “Kanal pengaduan melalui hotline dan QR Code akan terus disosialisasikan agar masyarakat mudah mengakses dan berperan aktif dalam pengawasan,” ungkapnya.
Kadiv Humas Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses rekrutmen tetap bersih dan transparan. “Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip BETAH,” tambahnya.
Polri berharap seluruh rangkaian seleksi Taruna-Taruni Akpol 2026 berjalan lancar, transparan, dan mampu menghasilkan calon perwira terbaik sebagai investasi SDM jangka panjang bagi institusi.
Sinak – Personel Satgas Tindak dan Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan patroli taktis di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Kamis (09/04/2026) sore, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar.
Kegiatan yang dipusatkan di Pos Tagalame TNI/Rajawali 2 142 tersebut dilakukan dengan menyusuri medan yang menantang, mulai dari aliran sungai berbatu hingga lereng curam. Kondisi geografis yang cukup berat tidak menyurutkan langkah personel dalam menjangkau wilayah-wilayah yang dinilai rawan.
Di lapangan, personel terlihat saling membantu saat menyeberangi sungai dengan arus deras serta bergerak hati-hati di jalur berbatu. Kekompakan dan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan patroli berjalan aman dan efektif.
Selain fokus pada pengamanan dan penegakan hukum, personel juga mengedepankan pendekatan komunikatif dengan masyarakat. Dalam patroli tersebut, anggota berdialog langsung dengan warga untuk menyampaikan imbauan kamtibmas.
Kehadiran aparat di tengah aktivitas warga mendapat respons positif. Masyarakat menyambut baik patroli yang dilakukan, terutama karena komunikasi berjalan terbuka dan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa patroli tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Patroli ini kami laksanakan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan rasa aman serta memastikan situasi tetap kondusif di wilayah operasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antar personel di lapangan terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
“Pelaksanaan patroli ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan setiap langkah penegakan hukum berjalan secara profesional dan terukur,” katanya.
Melalui patroli rutin yang dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan adaptif terhadap kondisi wilayah, situasi keamanan di Distrik Sinak diharapkan tetap terjaga serta semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran aparat di lapangan.
Polsek Bojongsari terus mengintensifkan kegiatan pembinaan Pos Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sebagai upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah hukum Bojongsari, Depok.
Kapolsek Bojongsari melaksanakan kunjungan langsung ke Pos Satkamling RT 01/03, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek didampingi oleh Kanit Binmas Polsek Bojongsari AKP Ade A. Sudrajat, SH, MH serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Duren Seribu Aipda Dani Winardi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RT 01/03 Duren Seribu Bapak Madi Wijaya, Koordinator Pos Satkamling Bapak Andis, serta Bendahara Pos Satkamling Bapak Robin.
Dalam kesempatan itu, Kapolsek Bojongsari melaksanakan pembinaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Satkamling. Selain itu, dilakukan pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana Pos Satkamling, termasuk buku tamu yang berfungsi sebagai sarana kontrol dan pengawasan terhadap setiap tamu yang datang, khususnya pada malam hari.
Kapolsek juga menghimbau kepada warga agar selalu bersinergi dengan pihak kepolisian, khususnya Polsepp di tengah masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.
Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 tercatat sangat tinggi. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 85,3 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan mudik tahun ini.
Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan di kalangan pemudik bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 85,3 persen. Angka ini mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap berbagai aspek penyelenggaraan mudik, mulai dari kelancaran hingga faktor keselamatan.
Selain itu, sebanyak 79,8 persen responden menyatakan setuju bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik mengalami penurunan, baik untuk kategori ringan maupun fatal. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem keselamatan selama arus mudik berlangsung.
Pengamat sosial dan akademisi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai bahwa penurunan angka kecelakaan tersebut merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi dengan baik.
“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi. Ini tidak hanya bergantung pada satu atau dua aktor, tetapi merupakan desain sistem yang saling mendukung,” ujar Devie.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Pertama, kebijakan dan infrastruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Polri, Kementerian Perhubungan, serta institusi terkait lainnya. Upaya seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti ETLE, hingga perbaikan sistem transportasi menjadi bagian penting dalam menciptakan perjalanan yang lebih aman.
Faktor kedua adalah kehadiran negara secara langsung di lapangan melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kehadiran petugas di berbagai titik strategis, termasuk pos-pos pengamanan di sepanjang jalur mudik, dinilai mampu meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat.
“Ketika masyarakat melihat kehadiran petugas secara nyata di lapangan, itu meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, menurunkan potensi pelanggaran, dan yang paling penting memberikan rasa aman bahwa negara hadir,” jelasnya.
Sementara itu, faktor ketiga adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Menurut Devie, kesadaran kolektif ini menjadi elemen penting yang melengkapi kebijakan dan kehadiran negara.
Ia juga menilai positif pemanfaatan teknologi oleh Polri dalam menyediakan informasi secara real time kepada masyarakat selama periode mudik. Informasi tersebut membantu masyarakat dalam mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman dan efisien.
“Keselamatan dan kelancaran mudik bukan hanya hasil kerja negara, tetapi juga gotong royong antara kebijakan yang tepat, kehadiran negara di lapangan, serta kesadaran masyarakat,” pungkas Devie.
