Author: admin

Agam, Sumatera Barat — Suasana duka menyelimuti pelaksanaan pemakaman massal korban bencana alam di wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama unsur TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan menggelar prosesi pemakaman secara bermartabat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 253 orang. Dari jumlah tersebut, 222 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 31 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim gabungan.

“Hari ini kita hadir dalam suasana duka mendalam untuk melaksanakan pemakaman massal korban bencana alam di Palembayan. Polri memastikan seluruh proses identifikasi dan pemulasaraan dilakukan secara profesional, humanis, dan penuh penghormatan terhadap nilai kemanusiaan,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, Rabu (7/1).

Dari total jenazah yang telah teridentifikasi, tercatat 110 laki-laki dan 112 perempuan. Sementara 31 jenazah yang masih dalam proses identifikasi terdiri dari 14 laki-laki, 12 perempuan, serta 5 bagian tubuh (body part).

Sebelumnya, telah dilakukan pemakaman massal terhadap 10 jenazah di TPU Agam, dengan 4 jenazah di antaranya telah teridentifikasi. Pada hari ini, kembali dilaksanakan pemakaman massal terhadap 6 jenazah, yang terdiri dari 4 perempuan, 1 laki-laki, serta 1 bagian tubuh, seluruhnya ditemukan di wilayah Kecamatan Palembayan dan sekitarnya.

Kapolda Sumbar menegaskan bahwa Polri bersama seluruh unsur terkait terus memaksimalkan upaya identifikasi jenazah serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

“Kami bersama TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dan dimakamkan secara layak, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan,” tegasnya.

Selain penanganan korban jiwa, dampak bencana juga dirasakan oleh kalangan pelajar. Berdasarkan data posko di Kecamatan Palembayan, tercatat 104 pelajar terdampak bencana, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, yang tersebar di tiga posko pengungsian, yakni SDN 05 Kayu Pasak SBB, Padang Koto Gadang, dan Nagari Salareh Aia Timur.

Kapolda Sumbar turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya proses penanganan bencana ini kepada petugas di lapangan. Informasi resmi akan terus kami sampaikan secara terbuka,” imbau Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.

Di akhir pernyataannya, Kapolda Sumbar menyampaikan duka cita mendalam atas nama negara dan institusi Polri kepada seluruh keluarga korban.

“Atas nama negara dan Polri, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Mari kita doakan para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” pungkasnya.

Jakarta — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bersama jajaran Satreskrim Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Sasono Mulyo 3, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kerja sama teknis antara penyidik Ditreskrimum dengan jaksa peneliti di kejaksaan tinggi. Sinkronisasi ini dinilai penting agar penerapan KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan searah serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum.

Selanjutnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, koordinasi lintas sektoral menjadi langkah strategis dalam menghadapi penerapan aturan hukum yang baru. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan kejaksaan perlu dibangun sejak awal penanganan perkara.

“Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan penyidik dan jaksa memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama kejaksaan juga diarahkan agar tetap tegas namun mengedepankan nilai humanisme. Dengan sinergi tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan keadilan, kepastian hukum, serta pelayanan hukum yang lebih manusiawi.

Karawang — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden.

Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.

Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.

Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.

Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:

1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;
2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;
3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;
4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;
5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;
6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;
7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;
8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;
9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;
10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;
11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;
12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;
13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;
14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;
15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;
16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;
17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;
18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;
19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan
20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.

“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).

Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton.

Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.

Penyerapan jagung oleh Bulog sebe…

Jakarta — Densus 88 AT Polri mengungkap temuan serius terkait paparan konten kekerasan dan ideologi ekstrem di ruang digital yang menyasar anak-anak dan remaja. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Penanganan Anak Terpapar Konten Kekerasan di Ruang Digital yang digelar di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardana, S.I.K., menjelaskan bahwa pihaknya menemukan keberadaan komunitas digital yang berkembang secara masif di media sosial dan berpotensi mendorong kekerasan ekstrem, khususnya pada anak-anak.

“Kami membenarkan apa yang telah disampaikan Kepala BNPT, bahwa Densus 88 menemukan sebuah komunitas yang dibingkai dalam grup media sosial. Ini bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari puluhan grup serupa yang telah kami identifikasi,” ujar Kombes Mayndra.

Ia menjelaskan, kelompok-kelompok tersebut mulai terdeteksi sejak tahun 2025 dan hingga kini masih terus dilakukan intervensi bersama kementerian dan lembaga terkait di berbagai daerah. Konten yang disebarkan dikemas secara menarik, mulai dari video pendek, animasi, meme, hingga musik, yang berpotensi menumbuhkan ketertarikan dan simpati terhadap ideologi kekerasan.

Menurutnya, kondisi ini menjadi sangat berbahaya ketika bersinggungan dengan psikologis anak-anak yang masih berada pada fase pencarian jati diri.

“Anak-anak belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang dan cenderung mencari pengakuan. Paparan radikalisme dan kekerasan di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi perilaku, emosi, dan pola pikir mereka,” jelasnya.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah berkembangnya True Crime Community di kalangan remaja. Kombes Mayendra menegaskan, komunitas ini tumbuh secara sporadis tanpa tokoh atau organisasi resmi, namun memanfaatkan sifat ruang digital yang transnasional dan sensasional.

Ia juga memaparkan sejumlah kasus kekerasan global yang melibatkan remaja sepanjang tahun 2025, yang diketahui terinspirasi dari konten ekstrem di media sosial. Salah satu kasus terbaru terjadi di Moskow, Rusia, pada Desember 2025, di mana pelaku bahkan menuliskan frasa “Jakarta Bombing 2025” pada senjata yang digunakan.

“Tulisan itu diambil dan diunggah ke komunitas digital terkait. Ini menunjukkan bagaimana narasi kekerasan dapat melintasi batas negara dan menjadi inspirasi aksi nyata,” ungkapnya.

Kombes Mayndra menambahkan, Densus 88 sebenarnya telah mengidentifikasi potensi ancaman ini jauh sebelum insiden di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi. Namun, karakter pelaku yang tertutup dan menarik diri dari lingkungan sosial membuat deteksi dini menjadi sulit.

Pasca insiden tersebut, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan intervensi lanjutan di berbagai daerah, hingga pada 22 Desember 2025 dilakukan penanganan serentak terhadap lebih dari 70 anak yang teridentifikasi dalam komunitas ini.

“Dari hasil wawancara, kami menemukan adanya rencana aksi kekerasan ekstrem, termasuk pengeboman sekolah, penusukan, hingga rencana bunuh diri setelah melakukan aksi,” kata Kombes Mayndra.

Ia mengungkapkan, dari 70 anak yang tersebar di 19 provinsi, sebanyak 67 anak telah menjalani asesmen, pemetaan, konseling, dan pendampingan. Mayoritas berada pada rentang usia 11–18 tahun, dengan dominasi usia 15 tahun.

Faktor pemicu keterlibatan mereka beragam, mulai dari perundungan, kondisi keluarga tidak harmonis, trauma, minimnya perhatian orang tua, hingga paparan konten pornografi dan kekerasan.

Menutup keterangannya, Kombes Mayndra mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak.

“Ciri-ciri yang perlu diwaspadai antara lain ketertarikan berlebihan pada simbol dan tokoh pelaku kekerasan, menarik diri dari pergaulan, menyukai konten sadistik, marah saat gawainya diperiksa, serta membawa benda yang identik dengan kekerasan ke sekolah,” pungkasnya.

Jakarta — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menegaskan bahwa eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga non-kementerian telah tepat secara konstitusional, historis, yuridis, dan sosiologis, sehingga tidak relevan jika diubah menjadi sebuah kementerian.

Hal tersebut disampaikan Prof. Juanda dalam kajian berjudul “Eksistensi Institusi Kepolisian Negara RI sebagai Lembaga Non-Kementerian: Analisis Perspektif Hukum Tata Negara”, yang disusun sebagai respons atas wacana reformasi kelembagaan Polri.

Menurutnya, secara konstitusional, kedudukan Polri telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas menyebut Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Konstitusi sudah memberikan desain yang sangat jelas. Polri diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan tugas yang bersifat lintas bidang dan tidak dapat disederhanakan seperti fungsi kementerian,” ujar Prof. Juanda, Rabu (7/1).

Ia menjelaskan, tugas dan fungsi Polri bersifat komprehensif dan multidimensional, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan publik, perlindungan dan pengayoman, hingga penegakan hukum. Karakter tersebut, kata dia, tidak sejalan dengan konsep kementerian yang umumnya hanya menangani satu sektor pemerintahan.

Dari sisi historis, Prof. Juanda mengungkapkan bahwa pada awal kemerdekaan, Polri sempat berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ABRI. Namun dalam praktiknya, pengaturan tersebut justru tidak efektif dan menghambat profesionalisme Polri.

“Secara historis, Polri justru berkembang lebih profesional, mandiri, dan efektif ketika berdiri sendiri, bukan berada di bawah kementerian atau institusi lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara yuridis normatif, Polri telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur secara jelas tugas, wewenang, fungsi, hingga struktur organisasi Polri dari pusat sampai ke tingkat paling bawah.

“Undang-undang Kepolisian sudah menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, dengan struktur sampai ke Polsek dan Polmas di tingkat kelurahan. Ini adalah desain yang ideal dan efektif,” tegas Prof. Juanda.

Sementara dari aspek sosiologis dan prospektif, Prof. Juanda menilai karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dan beragam menuntut keberadaan Polri yang profesional, humanis, berkarakter sipil, serta dekat dengan masyarakat, bukan institusi yang kaku dan birokratis seperti kementerian.

“Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Ke depan, Polri dibutuhkan sebagai institusi yang humanis, profesional, menjunjung tinggi HAM, dan berpihak pada rakyat, bukan sebagai alat politik atau elite pemerintahan,” katanya.

Dalam kesimpulannya, Prof. Juanda menegaskan bahwa penguatan Polri ke depan bukan terletak pada perubahan status kelembagaan menjadi kementerian, melainkan pada pembenahan manajemen, sumber daya manusia, serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

“Reformasi Polri harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Mengubah Polri menjadi kementerian bukan solusi, bahkan berpotensi bertentangan dengan esensi dan mandat UUD NRI Tahun 1945,” pungkas Prof. Juanda.

Jakarta — Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono memberikan penghargaan kepada Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) terbaik dalam pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2025. Penghargaan diserahkan usai Apel Perwira Menengah (Pamen) Polda Metro Jaya di Lapangan depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (7/1/2026).

Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada jajaran yang telah melaksanakan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat secara maksimal selama rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Seluruh pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat dedikasi serta sinergi seluruh personel dan instansi terkait.

“Penghargaan ini diberikan sebagai motivasi agar seluruh jajaran terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam operasi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan publik,” ujar Wakapolda Metro Jaya.

Berdasarkan hasil penilaian, Pospam Gedung Juang Polrestro Bekasi ditetapkan sebagai Pospam terbaik Operasi Lilin Jaya 2025. Penilaian meliputi kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, kerapihan pos, serta sinergi dengan TNI dan instansi terkait. Sementara itu, kategori Posyan terbaik diraih oleh Posyan Ancol Polrestro Jakarta Utara yang dinilai mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Selain itu, penghargaan Pos Ikonic diberikan kepada pos pam ICE BSD Polres Tangerang Selatan atas inovasi pelayanan yang informatif, representatif, dan mudah diakses masyarakat. Melalui pemberian penghargaan ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Manggarai Barat — Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai Pede, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (6/1/2026).

Jenazah ditemukan pada koordinat -8°38,87163’ 119°28,62259’ di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo (TNK).

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H membenarkan penemuan tersebut.

“Benar, hari ini telah ditemukan satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Komodo Labuan Bajo,” jelas Kabidhumas Polda NTT.

Kabidhumas menjelaskan, penemuan jenazah bermula sekitar pukul 13.00 Wita, ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah, kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025.

Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai Pede menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya.

“Setelah temuan tersebut, nelayan segera menghubungi tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.

Sekitar pukul 14.00 Wita, tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB Syahbandar Labuan Bajo, RIB Basarnas Labuan Bajo, serta KN Puntadewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi pada pukul 14.30 Wita dan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah.

Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo pada pukul 16.40 Wita dan tiba sekitar pukul 18.10 Wita.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Menurut Kabidhumas Polda NTT, proses identifikasi masih dilakukan oleh Tim DVI Polda NTT, dalam hal ini Kabiddokkes Polda NTT dan untuk kepastian identitas korban masih menunggu hasil DVI, termasuk pemeriksaan bukti primer seperti data gigi.

Ia juga menambahkan, Polda NTT menghormati permintaan pihak keluarga korban agar jenazah tidak ditampilkan ke publik, baik dalam dokumentasi maupun pemberitaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan nilai kemanusiaan.

“Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan aman dan terkendali,” tutupnya.

Takengon – Polri melalui tim medis penugasan Mabes Polri bersama Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Aceh Tengah serta Kesehatan Lapangan (Keslap) BKO Brimob Polda Aceh menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (6/1/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S.I.K., M.H. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan logistik dan tempat tidur kepada warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Diketahui, bencana alam yang terjadi pada 26 November 2025 lalu memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat. Sebanyak 46 rumah hanyut diterjang banjir bandang, 20 rumah mengalami rusak berat, 19 rumah rusak ringan, sementara ratusan warga terpaksa mengungsi ke posko pengungsian dan sebagian lainnya menumpang di rumah keluarga.

Usai penyerahan bantuan, tim medis Polri melaksanakan pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Warga tampak antusias memanfaatkan layanan tersebut dengan memeriksakan kondisi kesehatan, berkonsultasi langsung dengan dokter kepolisian, serta menerima obat-obatan dan vitamin sesuai kebutuhan secara gratis.

Tidak hanya berfokus di posko, Kapolres Aceh Tengah bersama tim medis juga turun langsung menyambangi rumah warga yang mengalami sakit menahun. Dua warga penderita stroke mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman masing-masing.

Tim medis melakukan pemeriksaan, memberikan pengobatan, serta berkonsultasi dengan pihak keluarga pasien. Kapolres turut memberikan dukungan moril dan semangat agar warga yang sakit tetap kuat dan segera diberikan kesembuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim medis mencatat sejumlah penyakit yang diderita warga, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hipertensi, arthrosis, dispepsia, cephalgia, stroke non-hemoragik, dermatofitosis, febris, cholelithiasis, Bell’s palsy, infeksi saluran kemih (ISK), hipotensi, otitis eksterna, serta rhinitis alergi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Aceh Tengah juga meninjau lokasi rencana pembangunan sumur bor di Meunasah Al Mukminin, Kampung Suku Wilah Setie, Kecamatan Bintang, yang dijadwalkan akan dikerjakan pada Rabu (7/1/2026) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Usai melaksanakan pelayanan kesehatan di Kampung Kala Segi, pada sore hari sekitar pukul 15.10 WIB, Kapolres Aceh Tengah melanjutkan kegiatan dengan mendistribusikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Tengah. Bantuan tersebut disalurkan melalui Posko Rakyat Aceh Tengah yang berlokasi di Gedung Pendari, Takengon.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Pelayanan kesehatan dan pendistribusian bantuan logistik ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat terdampak bencana. Kami memastikan layanan kesehatan menjangkau hingga kampung-kampung, bahkan mendatangi langsung rumah warga yang membutuhkan, mengingat sejumlah wilayah di Kecamatan Bintang sempat terisolir akibat bencana, termasuk Kampung Kala Segi,” ujar Kapolres.

Sementara itu, aparatur kampung dan masyarakat Kala Segi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolres Aceh Tengah telah menghadirkan layanan kesehatan gratis serta bantuan logistik yang sangat membantu masyarakat dalam masa pemulihan pascabencana.

Tapanuli Tengah – Personel SAR Batalyon A Brimob Polda Sumatra Utara turun langsung membantu warga membersihkan selokan dan material lumpur pascabencana alam di Perumahan Pandan Asri, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (5/1/2026).

Personel dikerahkan untuk membersihkan lumpur, sampah, dan sisa material banjir yang menyumbat saluran air di sepanjang jalan kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini dilakukan guna memperlancar aliran air sekaligus mencegah potensi banjir susulan.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menegaskan bahwa kehadiran personel Brimob di lokasi terdampak bencana merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan Polri kepada masyarakat.

“Polri melalui jajaran Brimob hadir untuk membantu masyarakat pascabencana, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga pemulihan lingkungan. Pembersihan selokan ini penting untuk mencegah genangan dan banjir lanjutan yang bisa membahayakan warga,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya preventif agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam pelaksanaannya, personel SAR Brimob melakukan pembersihan secara manual menggunakan peralatan kebersihan dan alat pendukung lainnya. Lumpur dan sampah yang menumpuk di selokan diangkat dan dikumpulkan di titik tertentu untuk kemudian dibuang ke lokasi pembuangan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat respons positif dari warga setempat. Diharapkan, setelah pembersihan ini, aliran air di kawasan Perumahan Pandan Asri kembali lancar dan risiko banjir susulan dapat diminimalisir.

Jakarta — Bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya menggelar pelatihan peningkatan kesejahteraan psikologis bagi guru TK dan PAUD sebagai langkah mengawali tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat kesehatan mental pendidik yang dinilai berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Pelatihan tersebut berlangsung di WTC Mangga Dua, Jumat (2/1/2026), dan diikuti guru serta tenaga kependidikan Molome Dalome Early Childhood Learning Centre. Para peserta dibekali materi dan praktik penguatan psikologis agar mampu menjalankan peran sebagai pendidik dengan kondisi mental yang sehat dan stabil.

Kabag Psikologi Ro SDM Polda Metro Jaya AKBP IBG Adi Putra Yadnya, M.Psi., mengatakan kualitas generasi masa depan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis orang dewasa di sekitar anak, khususnya guru. Menurutnya, anak tidak hanya belajar dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari suasana emosional yang dirasakan setiap hari di lingkungan belajar.

“Guru yang sehat secara mental akan lebih mampu menghadirkan rasa aman, empati, dan keteladanan. Inilah pondasi penting dalam pembentukan karakter dan ketahanan mental anak sejak dini,” ujar IBG Adi Putra Yadnya.

Sementara itu School Director Molome Dalome Early Childhood Learning Centre Greta Vidya Paramita, M.Psi., menegaskan lembaga pendidikan anak usia dini memiliki peran strategis dalam menyiapkan masa depan bangsa. Ia menilai kesejahteraan psikologis guru perlu mendapat perhatian serius karena guru merupakan figur terdekat yang membentuk rasa aman dan kepercayaan diri anak. Melalui kegiatan ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan kesehatan mental masyarakat melalui sektor pendidikan anak usia dini.