Category: Uncategorized

Jakarta — Dua menteri Kabinet menyampaikan dukungan terhadap keberadaan anggota Polri aktif yang bertugas di kementerian. Pernyataan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan uji materi Undang-Undang Polri yang turut menyoroti penugasan aparat di luar institusi kepolisian.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan personel Polri aktif di lingkungan kementeriannya tidak hanya sah secara regulasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran kerja birokrasi dan penguatan pengawasan.

“Membantu, sangat membantu” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan pandangan senada. Ia menilai kehadiran aparat penegak hukum aktif, baik polisi maupun jaksa, merupakan bagian penting dari tata kelola sektor energi yang sangat membutuhkan pengawasan ketat.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya bintang tiga atau komjen ya,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, sinergi antara aparat penegak hukum dan jajaran teknis di ESDM mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis yang rawan pelanggaran, seperti migas dan minerba.

“Sangat, sangat membantu. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu.” katanya.

Dukungan terbuka dari kedua menteri ini menambah dinamika dalam diskursus publik mengenai penugasan anggota Polri aktif di instansi sipil. Pemerintah kini menunggu tindak lanjut dari kajian lintas kementerian pasca Putusan MK Nomor 114/PUU/XXIII/2025, yang akan menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan penugasan aparat di luar struktur Polri.

Depok – Bhabinkamtibmas Kelurahan Sawangan Baru, Polsek Bojongsari, melaksanakan kegiatan Program Jaga Jakarta dan pembinaan Poskamling di wilayah RT 05 RW 04, Jl. Makam Jati, Kelurahan Sawangan Baru, pada Rabu malam (19/11/2025) pukul 20.00 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari, S.H., didampingi Aipda Phopy Satria selaku Bhabinkamtibmas Sawangan Baru. Dalam kegiatan ini, petugas bertemu dengan Ketua RW 04 Bpk. Ikhwan, Ketua RT 05 RW 04 Bpk. Andi, serta warga masyarakat setempat.

Melalui kegiatan pembinaan ini, petugas menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak warga untuk kembali menghidupkan sistem ronda dan siskamling guna menjaga keamanan lingkungan. Kapolsek Bojongsari menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tidak datang dengan sendirinya, tetapi memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif dari warga (keamanan swakarsa).

“Poskamling bukan hanya tempat ronda, tetapi menjadi wadah bagi polisi dan warga untuk saling berbagi informasi penting terkait keamanan lingkungan. Dengan berjalan bersama, keamanan akan lebih mudah tercapai,” ujar Kompol Fauzan Thohari dalam arahannya.

Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas kunjungan petugas dan menyatakan kesiapan untuk mengaktifkan kembali kegiatan siskamling secara rutin di lingkungan mereka.

---

HASIL YANG DICAPAI

• Kesadaran kamtibmas masyarakat meningkat.
• Pos kamling kembali diaktifkan sebagai pusat ronda dan komunikasi keamanan.
• Warga semakin berpartisipasi dalam patroli dan pengawasan lingkungan.

---

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan jalinan sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan lingkungan, khususnya di Kelurahan Sawangan Baru.

20 November 2025 – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, HFS, melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi yang dialaminya meski seluruh pinjamannya telah ia lunasi.

Berdasarkan penyidikan, total 400 korban teridentifikasi sebagai sasaran jaringan pinjol ilegal ini. Mereka mengalami teror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial, bahkan sebagian memperoleh kiriman foto manipulasi berkonten pornografi yang ditempelkan pada wajah korban untuk tujuan pemerasan. Dalam kasus H.F.S. saja, kerugian mencapai Rp1,4 miliar akibat pembayaran berulang yang dilakukan karena intimidasi.

Wadirtipidsiber Bareskrim Polri, KBP Andri Sudarmadi, mengecam keras praktik ini. “Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,” tegasnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang (20/11).

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menangkap 7 tersangka WNI dari dua klaster:

A. Klaster Penagihan (Desk Collection)

• N.E.L. alias J.O.
• S.B.
• R.P.
• S.T.K.
  Barang bukti: 11 handphone, 46 SIM card, laptop, dan akun mobile banking.

B. Klaster Pembiayaan (Payment Gateway) – PT Odeo Teknologi Indonesia

• I.J.
• A.B.
• A.D.S.
  Barang bukti: 32 handphone, 12 SIM card, 9 laptop, mesin EDC, buku rekening, kartu ATM, dokumen perusahaan, hingga perangkat CCTV.

Selain itu, penyidik juga telah memblokir dan menyita dana Rp14,28 miliar yang terkait dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Dua tersangka WNA yang berperan sebagai pengembang aplikasi—LZ dan Sila—masih diburu melalui kerja sama dengan Divhubinter dan Interpol.

Polri mengimbau masyarakat agar mengecek legalitas aplikasi pinjaman melalui situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman. KBP Andri menegaskan, “Pinjol legal diawasi OJK, melindungi data pribadi, serta memiliki mekanisme penagihan yang sesuai aturan. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan.”

Penyidikan akan terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta jaringan pelaku di luar negeri.

Jakarta – Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Pada Rabu (19/11/2025), seorang warga bernama Muji menyampaikan rasa terima kasihnya setelah mendapat pelayanan cepat dan ramah saat membuat laporan kehilangan.

“Perkenalkan, nama saya Muji. Saya pagi ini datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan kehilangan. Terima kasih untuk SPKT atas pelayanannya, kami diterima dengan baik, ramah, dan cepat. Maju terus SPKT Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, AKP Eko Sowandono, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa seluruh personel SPKT bekerja berdasarkan prinsip cepat, tepat, dan transparan agar masyarakat merasa puas serta semakin percaya terhadap pelayanan kepolisian.

Sementara itu, Ka Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Deti Juliawati, menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama.

“Kami selalu berupaya agar setiap laporan masyarakat, khususnya terkait surat keterangan kehilangan, dapat ditangani dengan cepat dan sesuai prosedur. Kepuasan masyarakat menjadi motivasi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Apresiasi masyarakat terhadap SPKT, menjadi bukti nyata komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan humanis. Upaya ini sejalan dengan konsep Polri Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—yang terus diimplementasikan dalam setiap layanan kepolisian.

Jakarta – Apel Pagi Operasi Zebra Jaya 2025 digelar di halaman Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (19/11/2025). Apel ini dipimpin langsung oleh Kasat Pamwal Polda Metro Jaya, Kompol Rudi yang diikuti oleh personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, Satpol PP DKI Jakarta, dan Dinas Perhubungan Dki jakarta,

Dalam arahannya, Kompol Rudi. Ia meminta seluruh personel untuk bekerja secara profesional, responsif, dan mengedepankan pendekatan edukatif kepada Masyarakat dan ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi selama pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025.

“Operasi Zebra Jaya bukan hanya soal penindakan, tapi juga edukasi. Kita harus memastikan keselamatan masyarakat dan menekan angka pelanggaran lalu lintas, selain itu Sinergi antar-instansi menjadi kunci keberhasilan operasi ini,” kata Kompol Rudi saat memberi arahan.

Ia juga mengingatkan bahwa agar seluruh petugas menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Personel diminta menghindari tindakan kontra–produktif dan tetap mengedepankan pelayanan humanis.

Usai apel, dilaksanakan kegiatan edukatif dan humanis yang dilakukan oleh personel gabungan kepada masyarakat. Operasi Zebra Jaya 2025 akan berlangsung selama dua pekan yang dimulai dari tanggal 17 November 2025 sampai 30 November 2025.

Depok – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025 serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas, Unit Lalu Lintas Polsek Pancoran Mas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada pelajar SMK Prisma, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025, pukul 10.00 WIB bertempat di SMK Prisma Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok.

Kegiatan dipimpin oleh Kanit Lantas Polsek Pancoran Mas, Iptu Budi Sarwono, didampingi oleh Panit Lantas Ipda Yoyok Setyo, Aiptu Sriwahyudi, serta pihak sekolah yang diwakili oleh Bapak Fikri selaku Kesiswaan. Kehadiran Polri disambut baik oleh pihak sekolah sebagai bagian dari upaya edukatif untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas sejak usia sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, Unit Lantas Polsek Pancoran Mas memberikan sosialisasi dan himbauan terkait pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025 yang berlangsung sejak 17 hingga 30 November 2025. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kota Depok.

Adapun poin-poin edukatif yang disampaikan kepada para siswa antara lain:

1. Tidak menggunakan handphone saat berkendara
   “Satu detik tidak fokus dapat berakibat fatal.”
2. Tidak berkendara apabila belum cukup umur
   “Lindungi diri dan orang lain.”
3. Gunakan Helm SNI secara benar dan sesuai standar
   “Kepala tidak bisa diganti. Helm bukan formalitas.”
4. Gunakan sabuk pengaman saat berkendara mobil
   “Satu klik kecil dapat menyelamatkan masa depan besar.”
5. Tidak mengonsumsi alkohol sebelum berkendara
   “Sedikit saja alkohol dapat mengubah refleks dan konsentrasi.”
6. Lengkapi kendaraan dengan surat dan plat resmi
   “Tertib administrasi adalah bukti tanggung jawab.”
7. Gunakan TNKB sesuai aturan
   “Jadilah contoh pengendara yang jujur dan tertib hukum.”

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan menjadi generasi muda yang disiplin serta taat terhadap hukum. Kegiatan berlangsung dengan tertib, edukatif, dan mendapat apresiasi dari pihak sekolah.

Cilacap – Satuan Brimob Polda Jawa Tengah melalui Batalyon D Pelopor kembali menemukan dua korban meninggal dunia dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Selasa (18/11/2025).

Sebanyak 90 personel Batalyon D Pelopor yang dipimpin Wadanyon D Pelopor AKP Maryono, S.Kom., M.H. diterjunkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban bersama Basarnas, relawan, dan unsur terkait lainnya.

Pada pukul 15.03 WIB, tim SAR Brimob berhasil menemukan korban meninggal dunia atas nama Arumi Purnamasari (4) di sektor B2. Penemuan korban kedua terjadi pukul 16.12 WIB atas nama Lilis Safitri (39) di sektor yang sama.

Proses pencarian sempat dihentikan pada pukul 16.30 WIB akibat hujan deras yang berpotensi membahayakan petugas. Seluruh personel kemudian siaga di Desa Cibeunying dan Polsek Majenang.

Hingga hari ini, total korban akibat bencana tersebut tercatat 46 orang, dengan rincian:

• Selamat: 23 orang
• Meninggal dunia: 18 orang
• Dalam pencarian: 5 orang

Selain itu, 16 rumah warga dilaporkan tertimbun material longsor.

Sepanjang hari, tim Brimob tidak hanya melakukan pencarian, tetapi juga melakukan pemotongan kayu untuk jalur ekskavator, evakuasi kendaraan yang tertimbun.

Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Noor Hudaya, mengapresiasi kinerja seluruh personel dalam operasi kemanusiaan tersebut.

“Seluruh personel Brimob kami kerahkan secara maksimal untuk membantu pencarian para korban. Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus bekerja tanpa henti sampai seluruh korban ditemukan,” ujar Kombes Pol Noor Hudaya.

Ia juga menegaskan bahwa operasi kemanusiaan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam situasi bencana.

“Brimob Polda Jawa Tengah akan terus bersinergi dengan Basarnas, TNI, relawan, dan seluruh unsur pemerintah. Ini merupakan tugas kemanusiaan, dan kami tidak akan menghentikan upaya pencarian sampai semua korban terdata dan tertangani,” tegasnya.

Selanjutnya esok hari tim Brimob bersama unsur SAR lainnya akan kembali melanjutkan pencarian terhadap lima korban yang masih belum ditemuk

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepatuhan industri terhadap standar pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang digelar pada 18 November 2025 di Aula Ditipidter.

Kegiatan bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Menuju Industri yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dari 45 perusahaan pengguna batubara penghasil limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta unsur Polri dan instansi teknis terkait. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus wadah bertukar pengetahuan antara aparat penegak hukum dan pelaku industri.

Tiga narasumber dari KLHK menyampaikan materi tentang persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan limbah, mekanisme sanksi administratif, hingga metode remediasi dan pemulihan lahan tercemar. Industri juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan penyidik Dittipidter dan pejabat teknis KLHK untuk membahas tantangan perizinan serta implementasi aturan di lapangan.

Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung transformasi industri menuju standar keberlanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Melalui sosialisasi ini, industri dapat memahami kewajiban serta standar teknis yang harus dipenuhi,” ujar Brigjen Irhamni.

Ia menambahkan bahwa kepatuhan industri merupakan kunci menciptakan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Polri berkomitmen mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat. Harmonisasi antara regulasi, pengawasan, dan kepatuhan sektor industri sangat penting untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi teknis bagi peningkatan pengelolaan limbah B3 di tanah air. Di sisi lain, industri diharapkan semakin proaktif memenuhi persyaratan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha.

Jakarta, Minggu, 16 November 2025-Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman, yang merupakan putra-putri terbaik Polri, yang saat ini mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian PBB. Pelatihan tersebut mencakup perlindungan warga sipil, respon kemanusiaan, kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi internasional. Ia menegaskan bahwa jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global.

Dengan rekam jejak yang kuat serta pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, apabila Indonesia kelak diminta menjalankan mandat tersebut.

Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, J.B., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polri siap berkontribusi aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Polri memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar negara kontributor. Karena itu Polri terus menyiapkan dan melatih putra-putri terbaiknya agar siap sewaktu-waktu dikerahkan, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden sebelum mengirim personel untuk menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk penugasan ke Gaza.

Dalam lima tahun terakhir, Polri menunjukkan berbagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Kontingen Formed Police Unit (FPU) Polri mengukir prestasi di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, melalui patroli malam, perlindungan warga, hingga stabilisasi keamanan yang mendapat apresiasi langsung dari PBB. Indonesia—termasuk Polri—juga menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi dan kualitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Polri meningkatkan kapasitas internasional melalui Police Peacekeeping Training Center yang menghasilkan personel berkompetensi unggul, termasuk peningkatan signifikan jumlah polisi wanita dalam misi global.

Kadivhubinter Polri juga menyampaikan bahwa seluruh anggota satgas yang telah mengemban tugas negara bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, para personel telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional, sekaligus menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia. Ia menambahkan bahwa, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik.

Jakarta — Polri menegaskan bahwa setiap anggota yang mengemban tugas di instansi pusat tertentu tidak lagi memegang jabatan di internal Polri, sebagai langkah tegas menghindari praktik rangkap jabatan. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, di mana anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga (K/L) dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk kemudian ditugaskan secara resmi sebagai Pati atau Pamen Polri dalam rangka penugasan luar struktur, Selasa (18/11).

Penugasan tersebut tetap memperhatikan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku. Polri memastikan bahwa seluruh anggota yang dialihkan pada jabatan di instansi pusat tetap memperoleh hak administratif tanpa terjadi duplikasi penerimaan.

Adapun hak-hak anggota Polri yang ditugaskan mengisi jabatan tertentu di instansi pusat adalah sebagai berikut:

1. Gaji sebagai anggota Polri tetap dibayarkan oleh negara melalui Polri, sesuai status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri pada Polri.
2. Tunjangan kinerja atau remunerasi diberikan oleh instansi pengguna, disesuaikan dengan kelas jabatan pada kementerian/lembaga terkait.
3. Hak-hak lainnya yang melekat pada jabatan diberikan oleh instansi pengguna, sesuai aturan internal instansi tersebut.
4. Tidak terjadi duplikasi remunerasi, karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk menjaga profesionalitas serta memastikan transparansi administrasi kepegawaian.

“Penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga pusat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” jelas Karo Penmas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki sistem yang jelas dan tertib dalam mengatur alih jabatan, sehingga setiap penugasan luar struktur tetap selaras dengan regulasi.

“Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” tambahnya.

Dengan penegasan ini, Polri berharap publik mendapatkan pemahaman yang utuh terkait penugasan anggota di instansi pusat serta mekanisme pengelolaan hak-hak kepegawaiannya.